cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Ifrani, S.H., M.H
Contact Email
ifrani@ulm.ac.id
Phone
+625113305255
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota banjarmasin,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Badamai Law Journal
Published by Universitas Lambung Mangkurat
ISSN : 25014086     EISSN : 25030884     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 19 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 8, No 1 (2023)" : 19 Documents clear
ANALISIS FAKTOR EKONOMI YANG BERKONTRIBUSI TERHADAP TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN DI KABUPATEN JOMBANG Muhammad Andri
Badamai Law Journal Vol 8, No 1 (2023)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v8i1.15848

Abstract

Perkawinan salah satu perintah Allah AWT dan juga dilakukan Rasulullah SAW, artinya perintah Allah dan Rasul-Nya. Salah satu masalah terbesar yang sering dihadapi dalam hubungan antara suami dan istri dalam perkawinan adalah kurangnya keseimbangan di sisi finansial. Dalam penelitian ini rumusan masalah yang diangkat adalah Bagaimana Ekonomi Keluarga menjadi Faktor Penyumbang tingginya angka perceraian di Kabupaten Jombang. Metode Penelitian yang di gunakan adalah Yuridi Normatif yang bersifat Deskripsif. dimana analisisnya menggunakan uraian kata-kata yang menurut sifatnya menjelaskan asas-asas hukum, asas-asas hukum dan doktrin-doktrin hukum. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Bahwa kondisi ekonomi dalam keluarga menjadi sangat penting sejalan dengan konsep Islam menjaga aqidah, agar tetap terjaga hubungangan yang baik dalam ikatan perkawinan. Bahwa perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Jombang pada tahun 2021 sebanyak 3.258 perkara dan pada tahun 2022 berjumlah 3.171 perkara. Bahwa faktor ekonomi menjadi penyumbang paling besar dalam gugatan istri kepada suaminya, hal ini terbentur karena kondisi keuangan keluarga, dan kurangnya manajemen keuangan dalam keluarga yang pada akhirnya berujung pada perceraian.
REFUND TIKET PENUMPANG JASA PENERBANGAN DI ERA COVID-19 DAN AKIBAT HUKUM BAGI PERUSAHAAN PENERBANGAN Grace Elysia Binti
Badamai Law Journal Vol 8, No 1 (2023)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v8i1.15829

Abstract

Dalam kegiatan bisnis yang sehat, perlindungan konsumen merupakan bagian yang penting serta tidak dapat terpisahkan antara konsumen dan pelaku usaha.Sejak tahun 2015, perkembangan Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) menjadi lebih besar dan menggeliat dalam ASEAN. Pesatnya perkembangan dalam pasar bebas Masyarakat Ekonomi Asean menyebabkan cara berniaga dari konvensional menuju ke E-commerce. Hal yang menonjol dalam tantangan di Indonesia adalah transportasi angkutan udara dengan pesawat yang merupakan salah satu penyokong kegiatan perekonomian Indonesia, yang merupakan jasa pengankutan dan upaya perhubungan antar daerah dan negara. Krisis yang dialami konsumen berefek pada perilaku dan sikap konsumen pada pandemic Covid-19. 
PERLINDUNGAN PEKERJA BURUH PEREMPUAN DAN ANAK PADA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI INDONESIA PASCA LAHIRNYA PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPPU) NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA yati nurhayati; Sudiyono Sudiyono; rina Auliana; Rinny Rinny
Badamai Law Journal Vol 8, No 1 (2023)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v8i1.15872

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan pekerja/buruh perempuan dan anak pada perkebunan kelapa sawit pasca disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Adapun sifat penelitiannya adalah deskriptif analitis, yaitu dalam menjelaskan permasalahan yang dihadapi dan perlindungan oleh pekerja/buruh kelapa sawit berdasarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja di Indonesia berdasarkan kajian peraturan perundang-undangan Peneliti dalam melakukan analisis pun menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Permasalahan yang dihadapi oleh pekerja buruh perempuan dan anak pada perkebunan kelapa sawit berdasarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja di Indonesia adalah kondisi rentan pekerja buruh perempuan dan anak pada perkebunan kelapa sawit terhadap eksplotasi dan pelanggaran hak-hak pekerja dikarenakan adanya perbedaan kondisi pekerja sektor manufaktur. Karakteristik ini membuat Perlindungan Pekerja Buruh Perempuan dan Anak pada Perkebunan Kelapa Sawit atas Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang ada saat ini, tidak dapat mengakomodir secara spesifik. Oleh karena itu, perlu suatu ketentuan yang dapat mengakomodir perlindungan pekerja/buruh perempuan dan anak pada perkebunan kelapa sawit.
DINAMIKA PERGANTIAN KONSTITUSI DARI PERUBAHAN SISTEM PEMERINTAHAN SAMPAI AMANDEMEN Di INDONESIA Kuswanto Kuswanto
Badamai Law Journal Vol 8, No 1 (2023)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v7i2.15847

Abstract

Konstitusi disebut juga sebagai Undang-Undang Dasar bagi sebuah Negara, yaitu sebuah Dokumen yang mengatur organisasi sebuah negara, bagaimana sebuah negara beroperasi dan berintegrasi dengan warganya, Konstitusi menjadi aturan hukum yang paling dasar dan memiliki hierarki tertingi dalam sistem perundang-undangan, yang utamanya memuat dan melindungi hak asasi manusia sebagai warga negara, sekaligus merupakan dasar negara, dan sebagai perjanjian luhur suatu bangsa, yang berisi kaidah-kaidah dalam bentuk tertulis dan tidak tertulis sebagai pembatas dari kekuasaan penyelenggara negara dan menjadi pedoman dari sistem dan susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental, mengatur tentang lembaga-lembaga penyelenggara negaraberikut pembatasan tentang fungsi, tugas dan wewenang nya. Dalam artikel ini penulis ingin membahas dinamika yang terjadi sejak Indonesia merdeka Tanggal 17 Agustus 1945 terkait perubahan konstitusi yang berlaku di Indonesia, yang dimulai akibat adanya perubahan sistem pemerintahan sampai terjadinya perubahan konstitusi karena adanya tuntutan perubahan dari masyarakat atau reformasi, dengan melakukan perubahan UUD 1945 secara konstitusional dengan melakukan Amandemen sebanyak 4 (empat)kali. Dari perubahan konstitusi yang terjadi menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya perubahan konstitusi bukan hal yang mustahil terjadi, karena di dalam UUD 1945 yang disah kan sebagai konstitusi Indonesia sejak Tanggal 18 Agustus 1945, didalamnya ditegaskan dalam Aturan Tambahan Ayat (2) Dalam enam bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, Majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar. Kewenangan mengubah dan menetapkan UUD masih diatur sampai sekarang dalam UUD NRI 1945, Pasal 3 Ayat (1) UUD NRI 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, dan kita juga dapat melihat Pidato Soekarno pada pelantikan Konstituante 10 November 1956, yang menyatakan bahwa semua konstitusi bnersifat sementara/Undang-Undang Dasar Kilat
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT BATAK DI KABUPATEN TOBA Janpatar Simamora; Haposan Siallagan; Debora Debora; Nancy Nopeline
Badamai Law Journal Vol 8, No 1 (2023)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v8i1.15983

Abstract

Keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia sudah lama tumbuh dan berkembang, baik sebelum Indonesia merdeka dan bahkan sampai dengan saat ini. Masyarakat hukum adat itu sendiri turut berkembang di kawasan tapanuli, khususnya di Kabupaten Toba. Sebagai upaya mengakui keberadaannya melalui regulasi, maka Pemerintah Kabupaten Toba telah membentuk Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Batak Kabupaten Toba. Peraturan daerah ini dimaksudkan sebagai upaya memberikan payung hukum atas keberadaan masyarakat hukum adat Batak di Kabupaten Toba. Penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian yuridis empiris dimana bahan hukum yang ada diperkuat dengan data lapangan untuk mendapatkan kondisi yang sebenarnya mengenai objek yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Batak di Kabupaten Toba belum sepnuhnya berjalan dengan baik. Hal tersebut tidak terlepas dari aturan turunan peraturan daerah dimaksud yang belum mampu mengakomodir kebutuhan dan tuntutan masyarakat hukum adat Batak di Kabupaten Toba. Oleh sebab itu, sangat diharapkan agar segera ditetapkan dan diterapkan aturan turunan melalui Keputusan Kepala Daerah mengenai mekanisme konkret pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat Batak Toba di Kabupaten Toba. Hal ini sangat dibutuhkan masyarakat demi memberi kepastian hukum akan hak-hak tradisional masyarakat adat serta dalam upaya menjaga dan melestarikan keberadaan masyarakat adat itu sendiri.
PERANAN PAJAK SEBAGAI PENERIMAAN NEGARA DALAM APBN (ANALISIS PADA PAJAK KARBON DI INDONESIA) Nindy Prastuti
Badamai Law Journal Vol 8, No 1 (2023)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v8i1.15832

Abstract

Emisi karbon meningkat setiap tahun; perlu segera ditandai agar atmosfer di Indonesia tidak jenuh karbon. Metode penelitian adalah yuridis normatif yang bersumber dari hukum sekunder sebagai literatur dengan pendekatan regulasi dan kurang penegakan pengaturan pajak karbon. Data tersebut adalah Undang-Undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Peraturan Pajak Karbon. Bahan hukum sekunder berupa publikasi dari kalangan hukum mengenai pajak karbon. Globalisasi ekonomi yang melanda dunia berdampak pada globalisasi hukum. Misalkan hukum tidak dapat mengimbangi perkembangan globalisasi ekonomi. Dalam hal itu akan mempengaruhi perkembangan kapitalisme secara individual, bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945. Pada tahun 2030 Indonesia telah menetapkan target pengurangan emisi karbon sendiri sebesar 29 persen dan 41 persen jika ada bantuan asing. Estimasi emisi karbon secara deskriptif dengan tarif per ton akan menjadi penerimaan Negara sebesar Rp43.750.308.000.000,- jika setiap tarif diturunkan sebesar 29 persen dan pengurangannya sebesar 41 persen dari bantuan luar negeri. Dana Pengembangan pajak karbon untuk meningkatkan anggaran pendapatan dan belanja Negara selain Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan pajak lainnya. Pendapatan pajak karbon mendapat manfaat dari pengalihan subsidi ke sektor lain seperti kesehatan, pendidikan, industri hijau, dan transportasi umum di Indonesia. Pajak karbon mempertimbangkan pengembangan pasar karbon sejalan dengan peta jalan pasar karbon karena Indonesia berpotensi menjadi pasar karbon utama di dunia.
ASPEK HUKUM INVESTASI ASING DALAM SEKTOR ENERGI BARU TERBARUKAN DI INDONESIA Intan Angela Rahayu
Badamai Law Journal Vol 8, No 1 (2023)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v8i1.15838

Abstract

Salah satu sumber pembangunan ekonomi di Indonesia adalah penanaman modal asing (PMA). Dalam proses recovery ekonomi setelah terjadinya krisis ekonomi secara global akibat pandemi, kehadiran PMA memiliki peran penting dan utama dalam perkembangan ekonomi dan industri yang ada. Pembangunan ekonomi yang merata di Indonesia merupakan suatu perkara yang tidak mudah, hal ini dikarenakan dana yang diperlukan dalam membangun infrastruktur membutuhkan dana yang sangat besar. Oleh karenanya diperlukan suatu solusi untuk kebutuhan dana tersebut salah satunya kerja sama dengan pihak asing yaitu penanaman modal. Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, investasi yaitu penanaman modal atau uang dalam suatu proyek atau perusahaan dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Kebijakan investasi asing sejalan dengan peningkatan konsumsi energi serta pertumbuhan penduduk dan perekonomian dalam suatu negara. Energi merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat di setiap negara termasuk negara Indonesia. Berjalannya waktu serta perkembangan zaman, jumlah penduduk di Indonesia semakin bertambah pula, inilah yang memungkinkan adanya penggunaan energi yang semakin meningkat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam keadaan yang sekarang, sumber cadangan batu bara serta minyak bumi semakin menipis, selain itu penggunaan dari bahan bakar fosil untuk energi berkontribusi terhadap adanya kelebihan karbon di atmosfer sehingga menyebabkan adanya pemanasan global, oleh karenanya diperlukan suplai dari energi alternatif selain batu bara dan minyak bumi. Dan salah satu alternatif penyediaan energi adalah energi baru dan terbarukan (EBT).
PERLINDUNGAN HUKUM DAN PEMENUHAN HAK ASASI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI INDONESIA Hanafi Hanafi; Sri Herlina
Badamai Law Journal Vol 8, No 1 (2023)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v8i1.15906

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan perilaku yang mengandung kekerasan secara fisik maupun psikis yang dilakukan oleh pasangan. Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, perempuan (istri) adalah orang yang sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan sudah dilakukan melaui Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Namun kenyataannya UU PKDRT masih belum bisa memberikan jaminan ataupun kepercayaan kepda korban untuk berani menyuarakan bentuk-bentuk kekerasan yang dialami. Hal tersebut terjadi buan karena perlindungan secara hukum oleh Negara, melainkan ketakutan korban terhadap asumsi publik yang berkembang apabila korban melaporkan tindak kekerasan dalam rumah tangganya. Maka dari itu perlunya pemenuhan hak-hak asasi bagi perempuan sebagai korban mulai dari proses pelaporan sampai dengan kembali ke masyarakat.
KEDUDUKAN HUKUM EKSTRADISI DALAM HUKUM PIDANA INTERNASIONAL Trisna Agus Brata
Badamai Law Journal Vol 8, No 1 (2023)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v8i1.16048

Abstract

Abstrak: Ekstradisi merupakan salah satu bentuk upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh suatu negara sebagai bukti bahwa nagara tersebut memiliki keseriusan dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh warga negaranya yang melakukan tindak kejahatan pidana yang memilih untuk bersembunyi kedalam wilayah hukum negara lain agar terhindar dari proses hukum di negara di mana perbuatan itu dilakukan.Pengakan hukum melalui ekstradisi bukanlah suatu hal yang mudah dapat dilakukan. negara sebagai pemohon ekstradisi harus mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada negara yang diminta permohonan untuk dikakukan pengekstradisian terhadap pelaku tindak pidana tersebut. hal tersebut dikarnakan setiap negara memiliki kekuasaan territorialnya sendiri, sehingga negara lain tidak dapat dengan mudah untuk keluar masuk suatu negara, sekalipun untuk kepentingan penegakan hukum. Indonesia sebagai salah satu negara yang mengesahkan Undang-Undang tentang ekstradisi contohnya. Dalam Undang-Undang Ekstradisi yang dimiliki Indonesia pemohon ekstradisi harus memenuhi beberapa syarat yang diajukan oleh Indonesia sebagai negara yang diminta permohonan untuk dilakukan ekstrasisi.akibat dari tidak terpenuhinya syarat-syarat yang diajukan tersebut maka penegakan hukum melalui ekstradisi tidak dapat dilaksankan. Meskipun pelaksanaan ekstradisi tergolong susah dalam penegakan hukumnya, namun pengaruh dari adanya ekstradisi bagi negara-negara di seluruh dunia memberikan banyak hal positif bagi negara yang melaksanakannya. Dampak dari di laksanakannya ekstradisi oleh suatu negara sangat berdampak terhadap sektor perekonomian, sosial, adminstrasi public dan lingkungan internasional.
PRACTICES OF COLLATERAL GOODS AUCTION AT BANJARMASIN SHARIA PAWNSHOPS (BANJARMASIN ULAMA PERSPECTIVE ANALYSIS) Umi Hani; Parman Komarudin; Rahmatul Huda; Abdul Hadi; Zakiyah Zakiyah
Badamai Law Journal Vol 8, No 1 (2023)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v8i1.16260

Abstract

Auction is the sale of goods in public which is preceded by efforts to gather interested parties through announcements made by and in front of the auction official with the achievement of the optimal price through verbal bidding up and down or down and or in writing. The process of the role of the ulema in society, makes the ulema not only have theological validity but also social validity and its existence is firmly rooted in society. From this it can be understood that scholars are not only followed by their opinions in the religious field, but even in the social field, including the economic field. Many say that Banjarmasin is a religious city, it can be seen that the people of Banjarmasin are still strong in following the opinions/words of the scholars. The formulation of the problem in this paper is how is the practice of auctioning collateral at sharia pawnshops in Banjarmasin and how is the perspective of Ulama Banjarmasin the practice of auctioning collateral. This study uses qualitative research with the type of field research (field research), the nature of the research is a case study (case study). The results of this study are that there are two methods used in the auction system, namely open auctions and closed auctions. A closed auction is an auction in which the applicant submits the price of the property he is interested in in a sealed or confidential envelope. Meanwhile, in the opinion of the Banjarmasin scholars, the practice of auctioning collateral items is not prohibited by sharia and the law is permissible as long as it is in accordance with the provisions of the DSN-MUI Fatwa, Guarantees in sharia pawnshops function as proof of the customer's commitment to paying off the financing.

Page 1 of 2 | Total Record : 19

 1   2 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 2 (2023) Vol 8, No 1 (2023) Vol 7, No 2 (2022) Vol 7, No 1 (2022) Vol 6, No 2 (2021) Vol 6, No 1 (2021) Vol 5, No 2 (2020) Vol 5, No 1 (2020) Vol 4, No 2 (2019) Vol 4, No 1 (2019) Vol 3, No 2 (2018) Vol 3, No 1 (2018) Vol 2, No 2 (2017) Vol 2, No 1 (2017) Vol 1, No 2 (2016) Vol 1, No 1 (2016) More Issue